Dompu.--Sidikjari.com--Mega proyek pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi saluran irigasi tersier pada Daerah Irigasi (D.I.) Katua Komplek di Kabupaten Dompu yang bersumber dari APBN senilai Rp31.270.805.000., kini menuai sorotan tajam. Proyek yang berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara I Mataram ini diduga dikerjakan secara asal - asalan dan minim keterbukaan publik.
Proyek yang berstatus swakelola tersebut mencakup 52 lokasi pekerjaan dan digadang - gadang sebagai penopang utama program swasembada pangan nasional. Namun ironisnya, justru para petani penerima manfaat mengaku resah dan khawatir proyek tersebut berpotensi menimbulkan kerugian serius bagi sektor pertanian.
Saluran Irigasi Diduga Dipasang Tanpa Pondasi. Berdasarkan temuan di lapangan serta keterangan masyarakat dan pekerja, mayoritas saluran irigasi tersier diduga dipasang langsung di atas permukaan tanah, tanpa pondasi dan dasar konstruksi yang semestinya. Kondisi ini dinilai janggal dan bertentangan dengan prinsip teknis bangunan irigasi.
"Hampir semua yang kami lihat dipasang di atas tanah. Tidak ada pondasi. Kalau begini, bagaimana air bisa stabil? Kami khawatir irigasi cepat rusak dan berujung gagal panen," ungkap salah satu petani penerima manfaat.
Temuan ini memicu pertanyaan besar terkait mutu pekerjaan, sistem pengawasan, serta tanggung jawab pihak - pihak yang terlibat dalam proyek bernilai puluhan miliar rupiah tersebut.
Konsultan Akui minta di tunjukan Pemasangan di Atas Tanah. Dalam wawancara dengan salah satu konsultan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kabupaten Dompu berinisial YYO, diakui bahwa metode pemasangan memang dilakukan di atas permukaan tanah. Menurutnya, langkah tersebut diambil agar pekerjaan bisa segera dieksekusi di lapangan.
"Kami minta lokasi mana saja agar cepat dikerjakan. Di lapangan memang dilakukan pemasangan di atas tanah," ujar YYO.
Pernyataan ini justru memperkuat dugaan lemahnya kontrol teknis dan pengawasan proyek. Sebagai tenaga ahli yang dikontrak oleh negara, konsultan seharusnya memastikan pekerjaan sesuai spesifikasi, bukan sekadar mengejar progres fisik.
Media Kesulitan Akses, Pihak Terkait Enggan Ditemui. Upaya sejumlah media untuk melakukan konfirmasi mendalam menghadapi banyak hambatan. Kantor lapangan konsultan teknis proyek di Kabupaten Dompu sulit ditemukan. Bahkan, identitas penanggung jawab proyek, alamat kantor resmi, hingga nomor telepon atau WhatsApp tidak dapat diperoleh secara jelas.
Lebih jauh, saat media mencoba meminta klarifikasi kepada pihak BBWS, baik di tingkat kabupaten, provinsi, hingga pusat, seluruh pihak yang dihubungi enggan memberikan keterangan dan menolak diwawancarai secara langsung.
Situasi ini memunculkan dugaan kuat adanya upaya menutup - nutupi informasi terkait proyek strategis nasional tersebut.
Kontraktor dan Konsultan Saling Lempar Tanggung Jawab. Di lapangan, pihak pelaksana meminta media menunjukkan titik - titik pekerjaan yang dianggap bermasalah. Bahkan ada permintaan agar media mengarahkan lokasi yang perlu dibongkar ulang.
Namun permintaan itu ditolak oleh awak media. "Tugas kami bukan menunjukkan lokasi untuk dibongkar. Kami menyampaikan keluhan masyarakat agar diketahui publik," tegas jurnalis di lokasi.
Kondisi ini memperlihatkan adanya ketidakjelasan peran dan tanggung jawab antara pelaksana, konsultan, dan pihak BBWS selaku penanggung jawab utama proyek.
Swakelola Tanpa Transparansi. Meski proyek ini diklaim dikerjakan secara swakelola oleh BBWS tanpa pihak ketiga, di lapangan ditemukan adanya istilah "suplai" serta pengerahan tenaga kerja dari masyarakat sekitar, termasuk kelompok tani. Namun mekanisme kerja, pengawasan, dan alur pertanggungjawaban tidak disampaikan secara terbuka kepada publik.
Minimnya transparansi ini menimbulkan kecurigaan adanya kolaborasi tertutup antara pihak pelaksana dan konsultan untuk mengamankan progres pekerjaan, meski kualitas diduga dikorbankan.
Ancaman Nyata bagi Petani.
Alih - alih memperkuat sistem irigasi dan mendukung ketahanan pangan, proyek ini justru menimbulkan ketakutan di kalangan petani. Mereka khawatir saluran irigasi yang dibangun tidak bertahan lama dan gagal mengalirkan air secara optimal.
Jika dugaan ini terbukti benar, maka proyek yang dibiayai dari uang negara tersebut bukan hanya gagal fungsi, tetapi juga berpotensi merugikan ribuan petani dan mencederai tujuan swasembada pangan nasional.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak BBWS Nusa Tenggara I Mataram maupun Kementerian PUPR. Publik mendesak agar aparat pengawasan internal, Inspektorat Jenderal, hingga aparat penegak hukum turun tangan untuk mengaudit proyek ini secara menyeluruh.
Uang negara, proyek strategis, dan masa depan petani tidak boleh dikorbankan oleh pekerjaan yang diduga asal - asalan dan tertutup.(Iskandar).
