Foto: Dokumentasi saluran irigasi DI Katua KomplekDompu,---Sidikjari.com--- Pelaksanaan proyek Instruksi Presiden (Inpres) di sektor sumber daya air di wilayah Kabupaten Dompu, kini kembali kembali menuai kecaman keras dari sejumlah masyarakat, Proyek pembangunan serta peningkatan/rehabilitasi irigasi tersier pada Daerah Irigasi (D.I.) Katua Komplek dinilai amburadul, lamban, dan sarat dugaan kelalaian. Alih-alih menyelesaikan persoalan irigasi yang sangat dibutuhkan petani, proyek ini justru memperlambat, merugikan, dan menambah penderitaan masyarakat tani.
Proyek yang berada di bawah kendali Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara II Mataram, Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan SDA Nusa Tenggara I tersebut menelan anggaran APBN fantastis sebesar Rp31.270.805.000. Kegiatan dilaksanakan dengan skema swakelola pada 52 lokasi, berdurasi 5 bulan, dan digadang-gadang sebagai penopang program swasembada pangan nasional.
Namun fakta di lapangan justru menunjukkan gambaran yang bertolak belakang. Sejak awal pelaksanaan, proyek ini terus menuai protes dan kekecewaan, terutama dari petani sebagai penerima manfaat utama. Kualitas pekerjaan dinilai jauh dari standar teknis, dikerjakan asal jadi, dan terkesan tidak memperhatikan ketahanan serta umur bangunan irigasi.
Sorotan paling keras tertuju pada pekerjaan pemasangan saluran dan talut irigasi yang diduga tidak menggunakan pondasi sebagaimana mestinya. Pasangan batu disebut hanya diletakkan di atas permukaan tanah tanpa struktur dasar yang kuat, sebuah praktik yang sangat berisiko dan bertentangan dengan kaidah teknis konstruksi. Tak hanya itu, campuran material berupa pasir, batu, dan semen diduga jauh dari spesifikasi, sehingga menimbulkan kekhawatiran bangunan tidak akan bertahan lama dan berpotensi rusak dalam waktu singkat.
"Pekerjaan seperti dikejar target, tapi material tidak pernah cukup. Pasir, batu, apalagi semen sering kurang," ungkap Ahmad Ragi, salah seorang pekerja di lokasi proyek. Ia menduga proyek dipaksakan untuk cepat selesai di atas kertas, namun kenyataannya justru terhambat akibat buruknya manajemen material.
Lebih ironis lagi, proyek yang seharusnya menjadi solusi justru mengalami keterlambatan serius. Hingga memasuki tahun pelaksanaan berjalan, progres pekerjaan disebut baru mencapai sekitar 50 persen lebih. Kondisi ini sangat meresahkan petani yang menggantungkan hidupnya pada ketersediaan air irigasi. Keterlambatan tersebut berdampak langsung pada musim tanam dan produktivitas pertanian.
Masyarakat juga menilai proyek ini tidak memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang jelas. Pekerjaan pemasangan talut kembali disorot karena diduga dikerjakan secara asal-asalan dengan campuran material yang sangat minim dan tidak diawasi secara ketat.
"Ini menyangkut hajat hidup kami sebagai petani. Kalau irigasi ini gagal, yang rugi bukan kontraktor atau pejabat, tapi kami," tegas salah satu warga Kelurahan Kandai Satu yang enggan disebutkan namanya.
Proyek ini mencakup wilayah Kelurahan Kandai Satu, Kandai Dua, hingga Desa Mbawi, yang seluruhnya merupakan kawasan pertanian aktif dan strategis. Namun alih-alih memberi manfaat maksimal, proyek justru dinilai mengecewakan dan dikhawatirkan akan terus molor hingga 2025, sebuah kondisi yang memperkuat dugaan lemahnya pengawasan.
Masyarakat bahkan menduga adanya kelalaian serius dari pihak BWS/BBWS tingkat provinsi, serta kontraktor pengawas yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional. Lebih jauh, muncul pula dugaan penyalahgunaan semangat dan mandat Instruksi Presiden, yang seharusnya berpihak pada percepatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat, bukan sekadar formalitas proyek.
Upaya konfirmasi telah dilakukan kepada pihak kontraktor pelaksana dan pengawas BBWS di Kabupaten Dompu. Namun hingga berita ini diterbitkan, pihak-pihak terkait, termasuk salah satu pengawas berinisial YYO, belum memberikan tanggapan atau klarifikasi atas berbagai keluhan masyarakat, dugaan pemasangan tanpa pondasi, kualitas campuran material, serta keterlambatan proyek.
Masyarakat menilai proyek Inpres yang seharusnya menjadi program strategis nasional justru "dicederai" oleh pelaksanaan yang tidak profesional, lamban, dan terkesan abai terhadap penderitaan petani. Kondisi ini menimbulkan kecurigaan bahwa proyek hanya dijalankan untuk menggugurkan kewajiban anggaran, tanpa komitmen terhadap kualitas dan keberlanjutan manfaat.
Hingga kini, warga Dompu mendesak adanya evaluasi menyeluruh dan tindakan tegas dari BBWS Nusa Tenggara II Mataram serta Kementerian PUPR. Mereka berharap proyek irigasi ini tidak berakhir dengan rapor merah, tidak menjadi monumen kegagalan, dan benar-benar berpihak pada kepentingan petani yang sangat membutuhkan air demi keberlangsungan hidup dan ketahanan pangan daerah. (Iskandar).
