Publik Menanti, Akankah Ada Nama Lain Terungkap?
Bima – Polemik dugaan skandal Tunjangan Terpencil di Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima yang setahun terakhir ini muncul di berbagai ruang public terlebih di media social, kini memasuki babak baru. Setelah pihak Subdit Tipidkor Dit Reskrimsus Polda NTB merilis penetapan inisial (IR), yang diketahui menjabat sebagai Kabid PTK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bima, perhatian publik pun semakin menguat.
Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut hak para guru yang bertugas di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), khususnya di Kecamatan Tambora. Tunjangan Khusus Guru Daerah Terpencil (TKGDT), di Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima, Provinsi NTB. yang seharusnya menjadi bentuk penghargaan dan dukungan atas pengabdian di daerah dengan akses terbatas, justru diduga bermasalah dalam pengelolaannya, Dan bahkan ada Sekolah yang tidak mendapat Tunjangan tersebut padahal Masih dalam satu Desa, Kemana aliran dananya?
Selama ini, para guru di Tambora menghadapi tantangan berat: akses jalan rusak saat musim hujan, jarak tempuh yang jauh, hingga keterbatasan fasilitas. Tunjangan terpencil menjadi salah satu harapan untuk menopang semangat dan kesejahteraan mereka. Karena itu, ketika muncul dugaan penyimpangan, kekecewaan dan pertanyaan publik pun tak terhindarkan.
Penetapan (IR) sebagai tersangka oleh POLDA NTB menandai awal dari proses hukum yang dinanti masyarakat. Namun pertanyaan besar kini mengemuka: apakah kasus ini berhenti pada satu nama saja? Ataukah akan muncul nama-nama lain di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Bima, bahkan pihak lain yang diduga turut terlibat?
Sejumlah kalangan menilai, pengelolaan tunjangan biasanya melibatkan proses administrasi dan verifikasi berlapis. Jika benar terjadi penyimpangan, publik berharap pengusutan dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan tanpa tebang pilih. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan dan pemerintah daerah menjadi taruhan dalam kasus ini.
Di sisi lain, asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan. Proses hukum yang berjalan diharapkan mampu mengungkap fakta secara objektif, berdasarkan bukti yang sah, serta memberi kejelasan bagi semua pihak.
Drama tunjangan terpencil ini bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga menyangkut moralitas dan tanggung jawab terhadap para guru yang mengabdi di pelosok. Kini masyarakat Kabupaten Bima menunggu kelanjutan prosesnya.
Apakah akan ada babak baru?
Apakah akan muncul nama-nama lain?
Waktu dan proses hukum yang akan menjawab. Publik pun menanti lanjutan dramanya. (SkaER)
