 |
| Dok. Arief Rachman salah satu warga yang melakukan aduan ke Pemerintah Pusat. |
Bima, Sidikjari.com- Melihat kondisi ruas jalan di wilayah Langgudu Selatan Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima Masyarakat melakukan aduan resmi di Kementerian Kesehatan Republik Indonesi (Kemenkes RI) dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) pada 29 Januari 2026. Melalui aduan tersebut menjadi perhatian khusus Pemerintah Pusat.
Perwakilan masyarakat Langgudu Selatan, Arief Rachman, menyampaikan aduan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) melalui kanal pengaduan nasional. Dalam surat tersebut, warga menyoroti kondisi ruas Jalan Langgudu Selatan (Desa Waduruka dan sekitarnya) yang masih berupa tanah dan berbatu serta tidak layak fungsi.
Warga menyatakan bahwa keterbatasan akses jalan, terutama pada musim hujan, berpotensi menghambat distribusi logistik Program MBG ke sekolah-sekolah pedesaan. Risiko yang dibahas meliputi lambatnya pengantaran, keterbatasan jangkauan distribusi kendaraan, hingga potensi penurunan kualitas makanan akibat medan jalan yang sulit dilalui.
Dalam suratnya, warga meminta BGN melakukan evaluasi dampak infrastruktur terhadap pelaksanaan MBG, menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Bima untuk perbaikan jalan, serta mendorong langkah-langkah penanganan sementara agar distribusi makanan tetap berjalan aman dan tepat waktu.
Tak hanya berdampak pada program gizi, kondisi jalan juga diadukan terkait hambatan akses layanan kesehatan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia kemudian menerbitkan surat resmi bernomor PS.04.01/BI/1446/2026 tertanggal 5 Februari 2026 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bima.
Dalam surat tersebut, Kemenkes meminta pemerintah daerah melakukan kajian dan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat terkait perbaikan jalan akses layanan kesehatan di Jalan Langgudu.
Kemenkes menegaskan bahwa perbaikan jalan diperlukan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Surat itu juga disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bima.
Dalam lampiran pengaduan disebutkan bahwa ambulans pernah mengalami hambatan saat membawa pasien darurat akibat kondisi jalan berlumpur dan licin.
Selain itu, Menindaklanjuti aduan warga, Badan Gizi Nasional memberikan balasan resmi pada Jumat, 6 Februari 2026. Dalam surat tersebut, BGN mengapresiasi kepedulian masyarakat terhadap keberhasilan Program MBG, khususnya di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur.
BGN mengakui bahwa kondisi jalan yang rusak dapat berdampak langsung terhadap kelancaran distribusi logistik MBG, termasuk waktu pengantaran, jangkauan layanan, serta kualitas dan keamanan makanan yang disalurkan.
BGN menyatakan akan mencatat dan menyampaikan informasi tersebut kepada pihak terkait sebagai bahan koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta memastikan program tetap berjalan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan pemerataan layanan gizi.
Masyarakat Langgudu Selatan berharap adanya langkah konkret dari pemerintah daerah guna mempercepat perbaikan infrastruktur jalan, baik untuk mendukung sistem rujukan layanan kesehatan maupun menjamin lancarnya Program Makan Bergizi Gratis.
Warga menilai bahwa keberhasilan program nasional di wilayah pedesaan sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur dasar, termasuk akses jalan yang layak dan aman.
