masukkan script iklan disini
Sumber berita media ini menyampaikan bahwa, dalam proses penerbitan surat keputusan SK dinas untuk melengkapi data pengajuan syarat untuk ikut tes PPPK paruh waktu, ada keterlibatan beberapa orang yang mengatas namakan dinas untuk mendapatkan SK, salah satunya JM yang merupakan salah satu pengurus partai politik yang ada di kabupaten Dompu.
Lebih lanjut, dijelaskannya juga bahwa JM kerap kali datang ke kantor dinas dikpora untuk mengurus SK untuk guru, dan bahkan bisa dibilang sudah banyak SK yang berhasil diurus olehnya, hingga mendapatkan kepercayaan penuh dari para guru honorer yang hendak mengikuti tes PPPK paruh waktu dalam upaya mendapatkan SK dinas. Senin (29/12/25)
Sumber juga menjelaskan bahwa, tidak menutup kemungkinan dalam hal ini ada keterlibatan dan konspirasi dengan oknum-oknum yang bekerja di dinas dikpora dalam penerbitan SK dinas tersebut, meski berdasarkan data DAPODIK belum memenuhi kualifikasi, damun dipaksakan untuk menunjukkan sudah memenuhi syarat, hingga bisa lolos PPPK paruh waktu yang kini diduga siluman.
Di tempat terpisah, Saat dikonfirmasi awak media ini, JM yang merupakan salah satu pengurus partai politik yang ada di kabupaten dompu, juga telah mengakui bahwa memang perna melakukan hal tersebut, tapi atas dasar niat ingin membantu, dan tidak mengharapkan balasan maupun upah.
JM juga membantah keras bahwa dirinya tidak pernah mengurus SK dalam kuota yang banyak.
"Saya tidak pernah mengurus SK orang dalam jumlah yang banyak, tapi kalau beberapa orang saya mengakui, dan itu bukan SK baru, tapi perpanjang SK"
Lebih lanjut "JM mengatakan bahwa, memang ada yang saya bantu, tapi cuman beberapa, ketika ada keluarga saya, dan ketika ada keluarga tim, dan saya juga mengakui bahwa saya menerima uang, tapi hanya sebagai ucapan terimakasih saja, Dan hanya tahun 2025 saja, salah satunya di SMPN 1 woja. Kecamatan woja. Kabupaten Dompu.(Iskandar)
