masukkan script iklan disini
berdasarkan penyampaian langsung dari Kepala Dinas pendidikan dan olahraga (Dikpora) Kabupaten Dompu, Drs. H. Rifaid, M.Si, saat ditemui sejumlah awak media di ruang kerjanya ia menyatakan bahwa, untuk lulusan PPPK Paruh Waktu yang terbukti lulus dengan cara yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau yang kerap disebut siluman, itu pasti akan dibatalkan dan dirumahkan.
Lebih lanjut, jika memang dalam hasil verifikasi validasi lanjutan itu diputuskan bahwa memenuhi persyaratan, maka pemeri tah akan menerbitkan surat keputusan (SK), namun tidak menutup kemungkinan bahwa sk yang di keluarkan tersebut bisa untuk dibatalkan, apabila dikemudian hari ada pihak yang bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan lulus dengan cara yang tidak wajar atau yang disebut siluman. Senin (29/12/25).
Kepala dinas Dikpora juga mengatakan bahwa, persoalan PPPK Paruh Waktu ini merupakan urusan tim Ferval yang telah dibentuk oleh Pemda, dimana tim ini akan bekerja ekstra untuk menuntaskan hal ini, dan Kita tunggu saja hasil kerja tim yang telah dipercayakan, Ketika ditemukan berapa banyak yang diduga siluman maka tetap akan di outkan hingga di rumahkan pula,"tutup kadis.
Secara terpisah, dua pejabat lingkup Pemda Dompu kepada sejumlah media menyampaikan juga bahwa, saat digelar kegiatan rapat yang dipimpin langsung oleh Bupati Dompu Bambang Firdaus,SE, beberapa hari lalu, bupati dompu menegaskan bahwa dalam melakukan verval lanjutan ini jangan sampai ada oknum yang bermain, dan jika ditemukan PPPK yang lilis siluman, agar langsung mencoret nama tersebut dan tidak ada istilah keluarga kerabat atau apapun. "Tidak ada kata kompromi dalam hal pemberantasan PPPK Paruh Waktu Siluman ini. Jika ditemukan adanya dugaan manipulasi data maka akan di outkan,"kata dua pejabat mengutip ucapan Bupati Dompu dalam rapat.
Dua pejabat yang ditemui awak media di kantor BKD & PSDM Dompu yang tidak ingin disebut namanya, meminta agar Sebaiknya kita tunggu dulu hasil kerja tim yang menyelesaikan ferivikasi akhir ini, karena hasilnya nanti akan menjadi keputusan akhir yang dipakai oleh pemerintah sebagai dasar penerbitan surat keputusan (SK). (Iskandar)
