 |
| Dok. Poster Ilustrasi. |
Penulis: Punggawa Tambora
Part : II
Bima—Opini—Sidik Jari_com— Tambora tidak sedang baik-baik saja. Wilayah yang kaya akan sejarah dan potensi alam ini, perlahan tapi pasti, sedang digiring opini publik menjadi sebuah "daerah buangan". Predikat pilu ini lahir bukan karena alamnya yang menolak bersahabat, melainkan akibat kelalaian sistemis dan eksploitasi narasi kemiskinan yang terus diproduksi oleh para elit politik demi panggung pencitraan.
Setiap kali beduk pemilu atau pilkada ditabuh, Tambora mendadak riuh. Para politisi datang berbondong-bondong mengenakan topeng pahlawan. Mereka menjual janji kejayaan, menjajakan harapan palsu, dan berpura-pura menjadi "penyelamat" bagi masyarakat yang papa. Namun, begitu kursi kekuasaan berhasil direbut, Tambora kembali ditinggalkan dalam sepi. Kemiskinan terus merajalela, menjebak wilayah ini dalam jeruji isolasi zaman. Mulai dari roda ekonomi yang berjalan di tempat, hingga akses pelayanan administrasi publik yang masih menjadi barang mewah dan sulit digapai.
Ironisme ini diperparah oleh mundurnya budaya politik lokal secara konseptual dan strategis. Struktur politik kita hari ini mengalami pembusukan dari dalam karena para penggeraknya lebih mengedepankan ego personal dan kelompok kecil mereka. Alih-alih merancang gagasan besar demi membangun fondasi kekuasaan kolektif yang kuat untuk masa depan Tambora, mereka justru sibuk bertransaksi kepentingan jangka pendek. Politik tidak lagi dimaknai sebagai alat kesejahteraan bersama, melainkan sekadar kendaraan pemuas syahwat kekuasaan individual.
Baca juga : Opini: "Tambora Dalam Paradigma Daerah Buangan!"
Dampaknya terasa nyata selama 15 tahun terakhir. Terjadi kelangkaan akut terhadap figur pemimpin asli yang memiliki legitimasi, integritas, dan keberanian untuk pasang badan demi Tambora. Ketiadaan political leader (pemimpin politik) lokal yang tangguh ini menciptakan jurang pemisah yang sangat dalam. Akibatnya, masyarakat maupun pemerintah tingkat bawah terseok-seok dalam membangun komunikasi birokrasi. Aspirasi rakyat yang merintih meminta perubahan hanya berakhir menjadi tumpukan kertas tak bermakna di meja kerja para penguasa daerah.
Melihat rekam jejak beberapa dekade ke belakang, sudah saatnya seluruh elemen masyarakat Tambora melakukan refleksi total dan membenahi diri. Kita tidak boleh lagi menjadi penonton pasif yang membiarkan tanah kelahiran ini terus dikuras suaranya lalu dibuang energinya. Tambora harus melahirkan figurnya sendiri pemimpin yang lahir dari rahim keresahan rakyat, yang mampu memutus mata rantai isolasi, dan mengembalikan martabat Tambora bukan sebagai komoditas politik pemilu, melainkan sebagai pusat pertumbuhan yang berdaulat.
