Dompu,--Sidikjari.Com-- Proyek Bor dalam yang bersumber dari balai wilayah sungai (BWS) yang berlokasi di dusun Dorebara selatan desa Dorebara kecamatan Dompu kabupaten Dompu NTB, diduga kuat bermasalah dan ada penyimpangan serius dalam proses pelaksanaan proses pengawasan tata kelolanya, yang semula bertujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat tani khususnya yang berada di sekitar area yang di tentukan, namun justru berbalik arah menjadi sebuah konflik yang mengakibatkan kerugian dari kekecewaan masyarakat penerima manfaat.
Hasil penelusuran di lapangan menunjukkan bahwa pekerjaan galian dan pemasangan pipa pengairan diduga dilakukan secara serampangan, Pipa yang seharusnya ditanam sesuai standar kedalaman justru hanya diletakkan di atas atau sangat dekat dengan permukaan tanah. Akibatnya, pipa dengan mudah hancur saat adanya aktivitas pembajakan sawah dimusim tanam.
Kondisi ini mengindikasikan adanya dugaan bahwa pekerjaan tersebut tidak mengikuti standar operasional prosedur (SOP) dan teknik pekerjaan yang telah ditetapkan, hingga output dari pekerjaan tersebut nantinya bukan memberikan asas manfaat untuk masyarakat, melainkan memberikan dampak negatif untuk petani dan menimbulkan kerugian negara.
Tidak hanya itu, Sejak awal pelaksanaan proyek ini diduga berjalan tanpa ada keterbukaan informasi, karena sejak awal pekerjaan, samasekali tidak ditemukan adanya papan informasi proyek, maupun identitas kontraktor dan konsultan pengawas.
yang lebih ironisnya lagi, Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Dorebara, yakni Husen, mengaku tidak pernah dilibatkan dan tidak mengetahui detail proyek yang dimaksud, bahkan dikatkannya nahwa, "Tidak ada sosialisasi, tidak ada pemberitahuan. Kami bahkan tidak tahu proyek ini dari mana asalnya dan berapa nilainya," ungkap Husen.
bukan hanya itu, pengawas lapangan yang disebut bernama Yuli juga mengaku bahwa tidak mengetahui sumber anggaran, nilai proyek, maupun instansi penanggung jawab. Saat dikonfirmasi, melalui fia Whatsap yang bersangkutan hanya memberikan nomor kontak pihak lain tanpa mampu menjelaskan substansi pekerjaan yang diawasi, dan Pengakuan ini menimbulkan dugaan lemahnya fungsi pengawasan, atau bahkan indikasi bahwa pengawasan proyek hanya bersifat formalitas saja.
Upaya media untuk meminta klarifikasi langsung kepada pihak kontraktor dan konsultan pengawas tidak membuahkan hasil. Keduanya tidak pernah ditemui di lokasi. Sejumlah pekerja mengaku pekerjaan sering ditinggalkan tanpa kejelasan, memunculkan dugaan pemutusan kerja sepihak hingga kontraktor. pekerja/buruh di lokasi lari dari tanggung jawab.
Akibatnya, hingga kini pekerjaan belum menunjukkan kejelasan penyelesaian, sementara petani belum merasakan manfaat apa pun dari proyek yang menelan anggaran hingga mencapai angka yang cukup fantastis tersebut. (Iskandar)
