 |
| Dok. Ruas jalan rusak. |
Bima-Sidikjari.com- Beberapa hari kemarin beredar postingan di Media Sosial (Facebook) terjadi kerusakan Ruas Jalan Provinsi lintas Kecamatan Parado Kabupaten Bima mengakibatkan pengendara Lalulintas Roda dua dan Roda empat tidak dapat dilalui, kerusakan tersebut terjadi pada tanggal (23/01/26) akibat curah hujan lebat. 24/01/26.
Berangkat dari terhambatnya aktivitas Masyarakat pengguna jalan salah satu pemuda setempat angkat bicara, tingkat kualitas pengerjaan proyek aspal tersebut.
"Kerusakan parah hingga terputusnya akses jalan di Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, adalah tamparan keras bagi Pemerintah Provinsi, khususnya Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jalan yang belum berumur beberapa tahun pasca perbaikan kini kembali hancur, berlubang, bahkan tidak bisa dilalui. Ini bukan sekadar persoalan alam atau cuaca, melainkan potret nyata buruknya perencanaan, pengawasan, dan kualitas pekerjaan infrastruktur", ungkap Ahmad Husni.
Ironisnya, proyek perbaikan jalan tersebut menelan anggaran yang tidak sedikit dari uang rakyat. Namun hasilnya jauh dari kata layak. Masyarakat Parado dipaksa kembali menanggung penderitaan, aktivitas ekonomi terganggu, akses pendidikan dan kesehatan terhambat, serta risiko kecelakaan yang terus mengintai setiap hari. Di mana tanggung jawab Dinas PUPR Provinsi NTB sebagai penanggung jawab teknis.
Selain itu Ahmad Husni menambahkan, "Kerusakan dini ini patut dicurigai sebagai akibat dari pekerjaan asal jadi. Mutu material, ketebalan aspal, hingga sistem drainase patut dipertanyakan. Jika jalan baru saja diperbaiki namun sudah rusak parah, maka wajar publik menduga adanya kegagalan teknis bahkan potensi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek", katanya.
Ia juga menjelaskan, "Pemerintah Provinsi tidak boleh terus berlindung di balik alasan klasik seperti curah hujan tinggi atau kondisi geografis. Jika faktor alam dijadikan dalih, maka seharusnya sejak awal perencanaan telah disesuaikan dengan karakter wilayah Parado. Kegagalan ini justru menunjukkan ketidakmampuan PUPR dalam merancang infrastruktur yang berkelanjutan dan berpihak pada kebutuhan masyarakat", jelas Ahmad Husni.
Kemudian Ahmad Husni, "Menuntut evaluasi total terhadap proyek perbaikan jalan tersebut: audit teknis, pembukaan kontraktor pelaksana, serta transparansi anggaran. Jika ditemukan kelalaian atau kesengajaan, maka harus ada sanksi tegas. Infrastruktur bukan proyek seremonial, melainkan urat nadi kehidupan rakyat", tegasnya.
Sampai saat ini jalan tersebut belum juga ada tanda-tanda akan diperbaiki, hanya diberi garis tanda bahaya. Berdasarkan pengamatan langsung di lapangan kalau tidak segera dilakukan tindakan oleh pihak terkait akan dipastikan akan terjadi longsor, dan dipastikan akses akan terputus secara total.
Jangan biarkan masyarakat Parado terus menjadi korban dari pembangunan yang hanya bagus di atas kertas, namun rapuh di lapangan. Pemerintah Provinsi dan Dinas PUPR Provinsi NTB harus bertanggung jawab, bukan cuci tangan, Tutupnya. (Rakus01)
