masukkan script iklan disini
 |
| Dok (AI) : Penulis Opini. |
Penulis : M. Kadafi, S.M.
Judul : Dekadensi Esensi Demonstrasi: Analisis Sosiologi Politik terhadap Fenomena Blokade Jalan dan Disfungsi Komunikasi Publik di Wilayah Bima dan Dompu
Opini — Sidikjari.com— Demonstrasi pada hakikatnya merupakan pilar fundamental dalam sistem demokrasi yang berfungsi sebagai artikulasi kepentingan publik, penyalur aspirasi warga negara, serta instrumen kontrol sosial terhadap kekuasaan. Secara konstitusional, hak ini dijamin sebagai manifestasi kebebasan berpendapat. Namun, dinamika unjuk rasa di tingkat lokal belakangan ini mengalami pergeseran paradigma yang cukup mengkhawatirkan. Fenomena demonstrasi kini mulai merambat pada pemahaman kejahatan sosial-politik (socio-political crimes), di mana metode penyampaian pendapat sering kali menabrak batas-batas hukum dan melanggar hak asasi warga negara lainnya.
Di wilayah Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu, pergeseran ini terlihat sangat masif melalui normalisasi aksi blokade jalan umum (mbojo: blokir lalan/wati wara makalai) dan pengrusakan fasilitas publik. Tindakan teatrikal di lapangan kian melenceng dari substansi suara rakyat, melahirkan ancaman serius di mana generasi mendatang dapat memandang anarkisme bukan sebagai pelanggaran, melainkan sebagai sebuah "tradisi" atau prasyarat mutlak dalam menuntut perubahan. Krisis ini terjadi akibat distorsi pemahaman yang mendalam di kedua sisi, baik dari pihak subjek (massa aksi) maupun objek (pemerintah atau instansi yang dituntut).
Analisis Sisi Subjek (Massa Aksi): Minimnya Manajemen Konflik dan Normalisasi Anarkisme
Sebagai subjek pergerakan, kelompok demonstran baik dari kalangan mahasiswa, pemuda, maupun aliansi masyarakat—sering kali memiliki dorongan moral dan sosial yang kuat akibat kelambatan respon atau ketidakpedulian pihak otoritas terhadap tuntutan mereka. Sering kali isu yang diangkat sangat krusial, seperti transparansi anggaran desa, perlindungan harga komoditas pertanian, hingga desakan keadilan atas kasus kriminalitas lokal.
Namun, kelemahan mendasar dari subjek aksi di Bima dan Dompu terletak pada manajemen komunikasi (communication management) dan kapasitas eksekutor tuntutan yang minim. Penggerak aksi kerap gagal membaca momentum politik, memetakan taktik negosiasi yang taktis, serta mengkalkulasi dampak sosial dari metode yang mereka gunakan. Ketika ruang audiensi dirasa buntu, massa dengan cepat mengambil jalan pintas yang destruktif.
Blokade jalur lintas provinsi yang dilakukan secara berulang terbukti melumpuhkan urat nadi perekonomian regional. Dampak ekstrem dari minimnya mitigasi risiko aksi ini bahkan sempat memicu tragedi kemanusiaan, seperti terhambatnya mobil ambulans yang membawa pasien kritis hingga terganggunya distribusi program sosial kemasyarakatan. Kegagalan subjek dalam mengontrol taktik lapangan ini justru mendegradasi simpati publik terhadap substansi keadilan yang awalnya mereka perjuangkan.
Analisis Sisi Objek (Pemerintah/Otoritas): Pembiaran Taktis dan Krisis Responsivitas Publik
Dari sudut pandang objek atau pihak yang dituntut (Pemerintah Daerah, DPRD, maupun aparat penegak hukum), terdapat kecenderungan fatal berupa krisis responsivitas publik dan kegagalan membuka ruang komunikasi yang inklusif. Pihak otoritas sering kali terjebak dalam birokrasi yang kaku dan defensif saat menghadapi tekanan massa.
Fenomena empiris menunjukkan bahwa pengambil kebijakan di Bima dan Dompu terkadang menerapkan taktik pembiaran terencana. Otoritas cenderung enggan menemui massa aksi secara persuasif di awal waktu, seolah sengaja membiarkan gesekan fisik atau ketegangan di lapangan memuncak terlebih dahulu. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi pragmatis bahwa energi massa akan terkuras seiring berjalannya waktu, sehingga intervensi di akhir konflik dapat menghasilkan ketenangan dengan ongkos politik yang lebih murah.
Sayangnya, strategi defensif ini justru menjadi bumerang. Sikap apatis dan absennya pejabat publik di ruang dialog dinilai oleh massa sebagai bentuk arogansi kekuasaan. Hal inilah yang memicu eskalasi frustrasi sosial di kalangan demonstran, mengubah unjuk rasa damai menjadi aksi radikal sebagai satu-satunya cara untuk memaksa pemangku kebijakan keluar dari ruang kerjanya.
Konsekuensi Regeneratif: Ancaman Lahirnya "Tradisi" Destruktif Baru
Jika disfungsi di kedua belah sisi ini terus dibiarkan tanpa adanya evaluasi sistemik, efek jangka panjang yang paling berbahaya adalah degradasi nilai demokrasi pada regenerasi mendatang. Media sosial saat ini dipenuhi oleh narasi visual penutupan jalan dan konflik horizontal yang disajikan tanpa edukasi politik yang memadai.
Ketika pemuda dan anak-anak di Bima dan Dompu tumbuh dengan menyaksikan bahwa satu-satunya cara agar suara mereka didengar adalah dengan membakar ban, menutup akses jalan nasional, dan merusak fasilitas negara, maka tindakan tersebut akan mengalami internalisasi nilai. Anarkisme tidak lagi dipandang sebagai deviasi (penyimpangan) hukum, melainkan diadopsi sebagai metode baku atau "tradisi kontemporer" dalam menuntut hak. Hal ini lambat laun akan meruntuhkan tata krama sosial (social fabric) budaya lokal yang sejatinya menjunjung tinggi musyawarah.
Kesimpulan dan Rekomendasi
Pergeseran demonstrasi menjadi tindakan merugikan bagi ketertiban umum di Kabupaten Bima dan Dompu merupakan cerminan dari kegagalan komunikasi dua arah antara subjek dan objek gerakan.
Untuk memulihkan marwah demonstrasi kembali pada esensinya sebagai alat perjuangan keadilan, diperlukan langkah-langkah strategis:
1. Orientasi Gerakan bagi Subjek: Organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan harus membekali para kadernya dengan kemampuan analisis kebijakan, diplomasi meja perundingan, serta manajemen aksi yang berbasis pada simpati publik, bukan represi sosial terhadap pengguna jalan.
2. Transformasi Komunikasi bagi Objek: Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum wajib membangun sistem aduan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel. Ruang komunikasi harus dibuka lebar sebelum massa turun ke jalan, sehingga ketegangan dapat dimitigasi sejak dini melalui jalur audiensi yang bermartabat.
3. Penegakan Hukum secara Konsisten: Penegakan hukum yang humanis namun tegas terhadap aktor-aktor yang mengorbankan kepentingan umum (seperti pemblokiran jalur logistik vital) harus ditegakkan demi menjaga kepastian hukum dan melindungi hak-hak masyarakat luas.
