DOMPU. --SidikJari.Com--Kasus dugaan persetubuhan ayah kandung terhadap anak kandung di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), menuai polemik besar. Pihak terlapor melalui kuasa hukumnya, Irham, S.H., secara terbuka menilai penanganan perkara oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Dompu sarat akan pelanggaran prosedur dan tidak didasarkan pada alat bukti yang kuat.
Kasus yang menjerat pria berinisial NR, warga Kecamatan Kempo, ini bermula dari curahan hati (curhat) korban yang merupakan anak kandung terlapor dan memiliki keterbatasan tuna wicara, kepada teman-teman sebayanya.
Menurut Irham, korban sempat bercerita menggunakan bahasa daerah dengan ungkapan yang sulit dipahami oleh orang awam. Cerita tersebut kemudian ditangkap dan disimpulkan secara sepihak oleh bibi korban, hingga akhirnya dijadikan dasar laporan polisi atas dugaan tindak pidana asusila pada 2 Oktober 2026.
Sementara pihak keluarga menegaskan bahwa satu-satunya orang yang paling memahami pola komunikasi dan keseharian korban hanyalah ibu kandungnya sendiri.
Berdasarkan klarifikasi sang ibu, arti sebenarnya dari cerita korban sama sekali tidak mengarah kepada tindakan asusila yang dituduhkan, melainkan menceritakan momen saat dirinya diajak ke Dompu, masalah keluarga, hingga kebiasaan anak yang kerap lari dari rumah akibat ditegur orang tua.
Dalam keterangannya, Irham juga membeberkan sejumlah kejanggalan mendasar dalam proses hukum yang dilakukan, yakni mengabaikan Standar Penerjemah Tersumpah, Mengingat korban adalah penyandang disabilitas wicara dengan tingkat kecerdasan (IQ) di bawah normal (di bawah 90), penerjemahan bahasanya tidak boleh dilakukan sembarangan. Sesuai ketentuan, penerjemah bahasa isyarat atau wicara harus memiliki kualifikasi tersumpah dari Kantor Bahasa.
Hasil Tes Psikologi yang Kontradiktif, Pada pemeriksaan psikologi pertama yang didampingi oleh ibu kandungnya, keterangan korban sempat berubah-ubah dan tidak konsisten, Namun pada pemeriksaan kedua yang justru dilakukan tanpa didampingi sang ibu, melainkan didampingi oleh bibinya, muncul pengakuan baru yang mendiskreditkan sang ayah.
Irham Sebagai kuasa hukum terlapor, jugq mengungkapkan bahwa kliennya telah mendekam di dalam sel selama kurang lebih 16 hari sejak penangkapan, tanpa pernah menerima salinan surat penetapan tersangka maupun surat perintah penahanan. Padahal kasus ini bukan merupakan operasi tangkap tangan (OTT) dan tidak memiliki saksi mata langsung yang melihat peristiwa tersebut.
Melalui kuasa hukum terlapor, ibu kandung korban junga mengungkap sejumlah fakta lain yang cukup mencengangkan, bahwa sebelum kasus ini mencuat, korban sempat tepergok warga di salah satu ruang kelas kosong, bersama seorang remaja pria dalam kondisi tidak berbusana. Bahkan, ibunya pernah menemukan celana dalam pria asing di kamar korban. Temuan-temuan ini dinilai luput dari pendalaman objektif penyidik.
Irham juga menegaskan agar penyidik jangan sampai melakukan kesalahan dalam menentukan langkah dan keputusan karena hal ini menyangkut nama baik seluruh keluarga besar.
"Ini bukan main-main, ini menyangkut aib keluarga besar, Jangan sampai salah dalam menentukan langkah dan keputusan, Klien kami sudah dikurung belasan hari tanpa prosedur administrasi yang jelas dan hanya berdasar pada gosip serta salah tafsir bahasa," tegas Irham, S.H.
Saat sikonfirmasi melalui via telephon whatsaap pribadinya pada jum'at 30 oktober sekitar pukul 19:40 Wita, Kuasa hukum terlapor Yakni Irham SH, pada media ini mengungkapkan bahwa atas tindakan penahanan yang dinilai tidak sesuai prosedur terhadap kliennya tersebu, dirinya melakukan Praperadilan, dan telah melakukan persidangan pertama pada hari jum'at 30 Oktober, 2026. Sekitar puku 10:00. Wita.
Hingga berita ini dipublikan, pihak Unit PPA Satreskrim Polres Dompu belum bisa dihubungi untuk dimintai tanggapan atau keterangan resmi terkait tudingan cacat prosedural tersebut.(Is)
