 |
| Dok. Saat Aksi Demostrasi Berlangsung. |
Bima-Sidikjari.com- Problem sosial ditengah Masyarakat Desa sanolo menjadi pemicu Aksi Demonstrasi Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Desa Sanolo. Dalam hal ini dugaan laporan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Fiktif Pemerintah Desa Sanolo tahun 2020 sampai tahun 2025 dan keterbukaan informasi publik pengelolaan anggaran dana desa.
Aksi Demonstrasi berlangsung di depan Kantor Desa Sanolo dini hari, Rabu (25/02/2026), dalam aksi tersebut turut mengamankan pihak TNI POLRI demi berjalan kondusif.
Dalam orasi Koordinator Lapangan (KORLAP) menyampaikan ketidak jelasan pembangunan Rumah Panggang Lestari (RPL) secara fisik hingga saat ini belum terwujud sama sekali.
"Di tahun 2023 kita temukan ada pembangunan Rumah Panggang Lestari (RPL) tetapi pembangunan tersebut tidak ada dilakukan oleh pemerintah Desa Sanolo", Ungkap Anjas.
Selain itu Koordinator Umum (KORDUM) Mendesak Pemerintah Desa agar Transparasi Alokasi Dana Desa atau Dana Desa (ADD/DD) sesuai aturan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, menjadi landasan utama yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Pada Pasal 71 menegaskan bahwa laporan keuangan desa harus diinformasikan kepada masyarakat.
"Pengelolaan dana desa tidak transparansi, sehingga hal ini dinilai melanggar regulasi keterbukaan informasi", tutur Dae ari.
Lebih lanjut masa aksi memaparkan juga bahwa di bidang kepemerintahan dengan program di sistem pengembangan informasi Desa laporan yang dilakukan pemerintah Desa Sanolo nominalnya cukup fantastis contohnya tahun 2023 Rp.128.809.410 (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Sepuluh Rupiah) dalam data yang ditemukan masa aksi.
Dalam aksi demostrasi ini masa aksi membawa tuntutan sebagai berikut:
1. Meminta pihak pemerintah desa sanolo agar membuka informasi kaitan dengan APBDes dan Laporan akhir tahun pemerintah desa sanolo pada tahun 2020/2025. Karena kita menilai ada beberapa penyalah gunaan dana desa baik di bidang kepemerintahan, bidang pembangunan, bidang pemberdayaan, bidang kemasyarakatan.
2. Mendesak kepala inspektorat kabupaten bima untuk segera memeriksa kepala desa sanolo terkait adanya dugaan penyalahgunaan ADD dan dinilai melakukan LPJ FIKTIF terhadap setiap kegiatan program pembangunan desa.
3. Meminta kepala desa sanolo agar segera mengaktifkan semua perangkat desa yang ada dilingkup pemerintah desa (operator Siskeudes).
Dan aksi tersebut tidak ditanggapi dengan baik oleh pemerintah desa sanolo (kepala desa), sehingga masa aksi menutup aksi dengan memberikan sikap bahwa akan dilaporkan kasus ini ke pihak yang berwajib Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR). (Rakus01)
